TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampaknya ingin mengintervensi maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam waktu dekat. Hal ini terungkap dalam notulen rapat di Kemenko Kemaritiman yang beredar di beberapa grup WhatsApp wartawan.
Baca: Komisi V DPR Cecar Menhub Budi Karya soal Harga Tiket Pesawat
Baca Juga:
Seperti dikutip dari Bisnis.com Selasa 26 Maret 2019, dalam notulen tercatat bahwa Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganggap harga tiket pesawat saat ini masih mahal buat masyarakat. Rapat itu sendiri dilakukan pada Senin kemarin dan mengundang perwakilan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Lion Air, dan AirAsia Indonesia. Selain itu, turut hadir Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani serta sejumlah perusahaan agen perjalanan dan travel.
Budi Karya, dalam notulen tersebut, mengatakan bahwa tiket pesawat masih mahal padahal harga bahan bakarnya yakni avtur sudah diturunkan. Beberapa maskapai bahkan juga telah mendapat pola pembayaran khusus untuk pembelian avtur.
Semua daerah, tutur Budi dalam notulen tersebut, telah meminta penurunan harga tiket. Namun, maskapai dinilai tidak mengindahkan permintaan untuk menurunkan harga tiket, sehingga menimbulkan masalah yang tidak pernah selesai.
"Khususnya Garuda Indonesia, maskapai pelat merah, yang merupakan leading national airlines. Industri pariwisata beserta sektor terkait di dalamnya sudah berdampak akibat mahalnya harga tiket," kata Budi dalam notulen tersebut.
Baca: Tiket Pesawat Mudik Lebaran ke Jawa Masih Ada, Intip Harganya
Garuda pun diperintahkan agar semua rute harus memiliki subclass tiket. Penurunan harga tiket harus dilakukan untuk semua rute penerbangan, jangan hanya daerah-daerah tertentu dan harus diumumkan.
Bisnis mencoba mengonfirmasi pernyataan tersebut melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Hengki Angkasawan. Namun, dia mengatakan belum bisa memberikan keterangan soal harga tiket pesawat dalam isi notulen tersebut. "Nanti akan kami informasikan kembali," ujar Hengki kepada Bisnis.
